| Kuasa Hukum Turut Tergugat |
| No | Nama | Nama Pihak | | 1 | DANANG ANUGERAH PRATAMA, S.H. | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | | 2 | Fransiscus kuncahyo, S.Sos | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKAMARA | | 3 | Arvita Yuniasih, SH | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | | 4 | Franz andi purba, SH., MH | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKAMARA | | 5 | Chairunisa afnindya nanda, ST | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | | 6 | A. Supianur | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKAMARA |
|
| Petitum |
- Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat Jual Beli antara PENGGUGAT (H. MUCHLIS HM) dengan TERGUGAT (RUKAMAH) sebagaimana Kwitansi yang telah diterima dari H. MUCHLIS HM, uang sejumlah nominal Rp. 12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu) untuk Pembayaran/Pembelian Sebidang Tanah sebagaimana “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00820 yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 261, Tanggal 08-03-2000, Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama Pemegang Hak RUKAMAH” tertanggal 17 Oktober 2000 yang ditandatangani bermaterai cukup oleh RUKAMAH (TERGUGAT).
- Menyatakan PENGGUGAT (H. MUCHLIS HM) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan berdasarkan “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00820 yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 261, Tanggal 08-03-2000, Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama Pemegang Hak RUKAMAH”, dengan batas-dengan batas-batas tanah sebagai berikut : ------------------------------------------------------
|
-
|
Utara Berbatasan
|
:
|
-------------------------------------- Jalan Durian
|
|
-
|
Timur Berbatasan
|
:
|
------------------------------------ H. Muchlis HM
|
|
-
|
Selatan Berbatasan
|
:
|
----------------------------------------------- AWI
|
|
-
|
Barat Berbatasan
|
:
|
---------------------------------- Jalan H. Matnur
|
yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Maret 2000 dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, BAB V (KETENTUAN PERALIHAN) Pasal 21, huruf b yang beralih kedudukan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat (TURUT TERGUGAT I) menjadi wilayah administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara (TURUT TERGUGAT II) yang terletak/ beralamat di Jalan Cilik Riwut, Desa/Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menyatakan PENGGUGAT (H. MUCHLIS HM) berhak untuk melakukan Peralihan Hak Atas Tanah/ Proses Balik Nama terhadap “Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00820 yang untuk selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 261, Tanggal 08-03-2000, Luas 1.200 M2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) Atas Nama Pemegang Hak RUKAMAH”, yang di Jual Beli sejak tanggal 17 Oktober 2000, menjadi Atas Nama Pemegang Hak : H. MUCHLIS HM (PENGGUGAT) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah (TURUT TERGUGAT II) dengan tetap memperhatikan proses pemindahan hak yang berlaku sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaraan Tanah.
5. Menyatakan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk Tunduk, Patuh dan Taat dalam mengikuti isi bunyi pada Putusan Perkara a quo Gugatan Pengesahan Jual Beli.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan Pemberitahuan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) cukup kepada TURUT TERGUGAT II agar dicatatkan pada buku tanah yang bersangkutan atau sedapat mungkin pada sertipikatnya dan atau pada daftar-daftar lainnya.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo Gugatan Pengesahan Jual Beli. |
